Peraturan dan Perundangan Tentang Pencarian dan Pertolongan Disosialisasikan ke Masyarakat

Peraturan dan Perundangan Tentang Pencarian dan Pertolongan Disosialisasikan ke Masyarakat

Peraturan dan Perundangan Tentang Pencarian dan Pertolongan Disosialisasikan ke Masyarakat

Setelah menggelar kegiatan Diseminasi Peraturan dan Perundangan Tentang Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), BPBD Provsu pun turut menggelar kegiatan lanjutan, yaitu Sosialisasi Peraturan dan Perundangan tentang Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Pencarian dan Pertolongan tersebut digelar pada, Rabu (6/11/2019) di Hotel Grandhika, Jl Dr Mansyur, Kota Medan dengan mengundang sejumlah peserta dari berbagai elemen masyarakat, praktisi pendidikan, wartawan, LSM dan organisasi relawan penanggulangan bencana.

Kabid Kerjasama Pengendalian dan Evaluasi BPBD Provsu, Drs. Kamaruddin selaku Ketua Panitia kegiatan dalam kata sambutannya mengatakan, selain mengundang peserta dari berbagai elemen masyarakat, kegiatan tersebut juga turut mengundang 2 narasumber, diantaranya Kepala BPBD Provsu dan Kepala Kantor SAR Medan Toto Mulyon, SE.

“Sebagai narasumber dalam kegiatan ini kita hadirkan Kepala BPBD Provsu Bapak Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si dan Kepala Kantor SAR Medan Bapak Toto Mulyon, SE,” katanya.

Kepala BPBD Provsu Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si dalam arahannya mengatakan, kegiatan sosialisasi yang digelar berbeda dengan kegiatan diseminasi yang telah dilakukan sehari sebelumnya.

“Kemarin telah kita lakukan Diseminasi Peraturan dan Perundangan yang berkaitan dengan pencarian dan pertolongan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Diseminasi itu adalah memasyarakatkan ke dalam lembaga. Sosialisasi, maksudnya adalah memasyarakatkan ke luar, makanya kami sengaja mengundang bapak dan ibu sekalian para penggiat sosial kemanuasian dan kebencanaan, serta lembaga-lembaga lain untuk bisa kita secara bersama nanti menyerap informasi yang terkait dengan undang-undang ini,” kata Riadil.

Selain itu Riadil dalam kesempatan yang sama juga turut menyebutkan terkait makna yang terkandung dalam segitiga biru di lambang BPBD, yaitu menunjukkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menuju upaya bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

“Paradigma penanggulangan bencana saat ini telah berubah secara konvensional menjadi cara holistik atau komprehensif. Bahwasannya penanggulangan bencana itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Segitiga biru artinya, ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab dunia usaha, ada tanggung jawab masyarakat. Bapak dan ibu sekalian yang hadir pada hari ini adalah bagian dari masyarakat,” terang Riadil.

Kepala BPBD Provsu Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si menyapa peserta kegiatanSosialisasi Peraturan dan Perundangan tentang Pencarian dan Pertolongan

Riadil pun menyampaikan bahwa Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang terpapar risiko tinggi bencana di Indonesia. Dengan sosialisasi yang digelar, dirinya berharap agar masyarakat sebagai bagian yang turut ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dapat semakin memantapkan peran, bersinergi dengan pemerintah dalam mengurangi dampak-dampak bencana.

Beberapa lembaga masyarakat dan relawan penanggulangan bencana yang turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundangan tentang Pencarian dan Pertolongan, diantaranya PMI, BSMI, ACT, Rumah Zakat, dan sejumlah lembaga lainnya.

Keterangan cover foto: Kepala BPBD Provsu Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si saat memberikan arahan pada acara Sosialisasi Peraturan dan Perundangan tentang Pencarian dan Pertolongan, Rabu (6/11/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Enter your keyword

X