Pemprov Sumut akan Melakukan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi di wilayah Sumut tahun 2026 selama tiga bulan kedepan, yang dimulai pada 1 April 2026 hingga 30 Juni 2026.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat Evaluasi Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana yang digelar di Ruang Rapat 3 dan 5 Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala BPBD Provsu Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si, serta menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara.

Hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tersebut diantaranya, evaluasi penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, dan pembahasan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi di wilayah Sumatera Utara.

Selanjutnya dalam rapat tersebut juga turut membahas kelanjutan penanganan situasi dan pemulihan dalam rangka percepatan penanggulangan bencana di wilayah yang terdampak dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu kesatuan Komando Penangan bencana.

Kegiatan rapat evaluasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara terkait, serta turut hadir Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provsu Manutur Parulian Naibaho, S.Sos., S.H.,M.Si, Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Provsu Sri Wahyuni Pancasilawati, SP, M.Si, dan Kabid Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi BPBD Provsu Robert Efendi Purba, SH.