BPBD Sumut Minta Pemkab Tapanuli Utara Rutin Sampaikan Informasi Bencana

BPBD Sumut Minta Pemkab Tapanuli Utara Rutin Sampaikan Informasi Bencana

BPBD Sumut Minta Pemkab Tapanuli Utara Rutin Sampaikan Informasi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) agar rutin menyampaikan informasi potensi dan kejadian bencana di daerah tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Taput ke Kantor BPBD Provsu di Jalan Medan-Binjai, Km 10,3, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (31/7/2019).

“Pemkab Taput dalam hal ini BPBD setempat harus rutin menyampaikan informasi terkait potensi dan kejadian bencana ke BPBD Sumut. Hal tersebut sangat penting sebagai data pendukung nantinya saat akan diusulkan bantuan kebencanaan ke pusat,” kata Kepala BPBD Sumut DR. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.Si yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Gelora Viva Sinulingga, SE, MM.

Laporan yang dimaksud dapat dikirim melalui pesan elektronik dan juga aplikasi yang sudah disediakan BPBD Provsu, sehingga akan memudahkan pihak Pemkab Taput menyampaikan informasi terkait potensi dan kejadian bencana di daerah tersebut.

“Informasi potensi dan kejadian bencana dapat dikirimkan ke BPBD Provsu melalui pesan elektronik, bahkan aplikasi untuk mengirim pesan tersebut juga telah kita sediakan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, Ir. Mega Hadi Kristianto, MP. Menurutnya, data pendukung terkait potensi dan kejadian bencana sangat dibutuhkan saat akan mengajukan bantuan dan hibah ke BNPB.

Mega turut menyampaikan bahwa terdapat beberapa bentuk bantuan kebencanaan yang dapat diusulkan oleh Pemkab Taput, khususnya oleh pihak BPBD setempat, diantaranya Hibah, Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), hingga CSR dari pihak perusahaan BUMD maupun swasta.

“Bantuan kebencanaan khususnya BTT, DSP dan CSR hendaknya diperkuat dengan status bencana yang terjadi di daerah. Dalam hal ini Pemkab Taput juga perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Kebencanaan yang terdiri dari intansi/lembaga teknis/non teknis. TRC inilah nantinya bertugas membuat kajian status bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat,” terang Mega.

Sebagaimana diketahui, kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Taput ke Kantor BPBD Sumut adalah dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait dana kebencanaan di daerahnya.

“Maksud kedatangan kami adalah untuk berkoordinasi program kerja BPBD Sumut ke Taput. Selanjutnya kami juga ingin bertanya dan ingin mengetahui terkait bantuan-bantuan apa saja yang dapat diberikan BPBD Sumut ke Tapanuli Utara terkait kebencanaan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Taput, Maruli Panjaitan.

Jajaran BPBD Sumut dan DPRD Kabupaten Taput berfoto bersama seusai rapat digelar

Adapun sejumlah jajaran DPRD Kabupaten Taput yang ikut dalam kunjungan ke BPBD Sumut, diantaranya Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, serta sejumlah Anggota Komisi A DPRD Taput, diantaranya Novada Sitompul, Poltak Sipahutar, Emmi Lestari Pakpahan, dan Hasundungan Sidabutar.

Dari pihak BPBD Provsu sendiri turut hadir Kabid Kerjasama Pengendalian dan Evaluasi, Drs. Kamaruddin dan sejumlah pejabat eselon IV dan staf dalam pertemuan dengan jajaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Enter your keyword

X