BPBD Provsu Dorong Pemkab Batu Bara Bentuk Perda Penanggulangan Bencana dan Destana

BPBD Provsu Dorong Pemkab Batu Bara Bentuk Perda Penanggulangan Bencana dan Destana

BPBD Provsu Dorong Pemkab Batu Bara Bentuk Perda Penanggulangan Bencana dan Destana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mendorong Pemerintah Kabuapten (Pemkab) Batu Bara membentuk Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPBD Provsu DR. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Batubara di Kantor BPBD Provsu, Jumat (11/9/2020).

“Mengingat bencana banjir telah menjadi langganan di Kabupaten Batubara sejak beberapa tahun terakhir, maka kami meminta DPRD Kabupaten Batubara menginisasi pembentukan Perda Penanggulangan Bencana. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir secara komprehesif kedepannya,” kata Kepala BPBD Provsu.

Kepala BPBD Provsu juga meminta kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara agar mendorong masing-masing Kepala Desa membentuk Destana, khususnya di desa-desa yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam.

“Bapak Kadis Pemdes juga perlu mendorong masing-masing Kepala Desa membentuk Destana, khususnya di desa-desa yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam. BPBD Provsu saat ini telah memiliki sejumlah tenaga fasilitator daerah (Fasda) yang dapat kita tempatkan nantinya di desa-desa yang telah membentuk Destana,” ujarnya.

Menyinggung status darurat yang telah ditetapkan Bupati atas bencana banjir yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di beberapa desa di Kabupaten Batu Bara, Kepala BPBD Provsu meminta agar surat status darurat tersebut segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan kronologi kejadian bencana yang terjadi di lapangan.

Suasana Saat BPBD Provsu menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara

“Surat penetapan status darurat segera dikirimkan ke Provinsi beserta dengan kronologi kejadian di lapangan, sehingga dengan adanya surat itu nantinya. Pemerintah Provinsi juga dapat menentukan langkah dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi. Dalam penetapan status darurat ini, Bupati Batu Bara juga diharapkan dapat menunjuk Komando di lapangan, apakah Komando yang ditunjuk adalah Sekda, Kepala BPBD, Dandim atau Kapolres,” terang Riadil.

Koordinator Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara M.Safi’i, SH dalam pertemuan tersebut mengucapkan terima kasih atas saran dan arahan yang disampaikan oleh BPBD Provsu. “Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan arahan yang disampaikan oleh BPBD Provsu. Saran dan arahan ini tentunya masih terus kami harapkan kedepannya dalam rangka menuntaskan permasalahan bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Batu Bara,” ungkapnya.

Dalam rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara turut hadir M. Safi’i, SH selaku koordinator, Ketua Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara. Azhar Amri, AMK, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara Usman, SE, Anggota Komisi I DPRD Batu Bara M.Si, Ahmad Badri, SH, Citra Muliadi Bangun, SE, Sarianto Damanik, SE, dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara lainnya. Turut hadir pula Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara Radiansyah F Lubis,S.Sos.

Mendampingi Kepala BPBD Provsu DR. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi, tampak juga sejumlah pejabat BPBD Provsu yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Sekeretaris BPBD Provsu Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si dan sejumlah jajaran Kepala Bidang (Kabid).

Keterangan foto: Kepala BPBD Provsu DR. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, MSi yang didampingi Sekeretaris BPBD Provsu Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si berfoto bersama jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara yang berkunjung di Kentor BPBD Provsu, Jumat (11/9/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Enter your keyword

X