Komisi C DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menggelar kunjungan ke Kantor BPBD Sumut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait kebencanaan, Jumat (9/11/2018).

Kedatangan Komisi C DPRD Kabupaten Tobasa disambut langsung oleh Kepala BPBD Sumut Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.Si didampingi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ir. Adam Brayun Nst, MM, Kasubbid Pengurangan Resiko Bencana Drs. Dariyus M. Sinulingga dan Kasubbid Kesiapsiagaan Muhammad Ridwan, ST.

Effendi SP Napitupulu, SE mewakili Komisi C DPRD Kabupaten Tobasa dalam pertemuan tersebut menyatakan maksud kedatangan ke Kantor BPBD Sumut adalah dalam rangka konsultasi dan koordinasi program kerja BPBD Sumut ke Tobasa.

“Maksud kedatangan kami adalah dalam rangka konsultasi dan koordinasi program kerja BPBD Sumut ke Tobasa. Selanjutnya, kami juga ingin melaporkan kejadian meluapnya arus sungai Aek Sigordang di Desa Siantar Tonga-tonga 1, Kecamatan Narumonda baru-baru ini yang mengakibatkan satu orang bayi tewas diseret arus,” ujarnya.

Menjawab maksud kedatangan Komisi C DPRD Kabupaten Tobasa, Kepala BPBD Sumut mengatakan bahwa daerah Tobasa menjadi salah satu wilayah di Sumatera Utara yang rawan akan terjadinya bencana, sehingga DPRD perlu mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Kebencanaan.

“Tobasa salah satu daerah di Sumatera Utara yang rawan terjadi bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), longsor hingga banjir akibat meluapnya sungai di daerah tersebut. Mengingat tingginya ancaman bencana di Tobasa, sehingga DPRD perlu mendorong terbentuknya Perda Kebencanaan,” ujar Riadil.

Riadil menambahkan bahwa BPBD Sumut siap berkoordinasi dengan pihak ekskutif maupun legislatif Kabupaten Tobasa dalam merancang draf Perda Kebencanaan yang dimaksud. “Perda Kebencanaan ini sudah terbentuk sejak 2009 untuk tingkat provinsi, beberapa Kabupaten/Kota di Sumut juga telah melakukan hal yang sama,” terangnya.

Riadil turut menyampaikan bahwa ada beberapa bentuk bantuan kebencanaan yang dapat diusulkan oleh Pemkab Tobasa, khususnya BPBD setempat, diantaranya Hibah, Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB dan CSR baik dari perusahaan BUMD maupun swasta.

“Bantuan kebencanaan khususnya BTT, DSP dan CSR hendaknya diperkuat dengan status bencana yang terjadi di daerah. Dalam hal ini Pemkab perlu juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Kebencanaan yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis. TRC ini nantinya akan bertugas membuat kajian status bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat,” kata Riadil.

Selanjutnya Riadil turut menyampaikan agar DPRD Kabupaten Tobasa mendorong BPBD setempat untuk membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) yang terdiri dari kalangan non ASN yang digaji dari APBD kabupaten.

“BPBD Sumut telah membentuk Satgas sejak tahun 2016, begitu juga dengan beberapa BPBD Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas-nya. Bila nantinya Satgas BPBD Tobasa telah terbentuk, BPBD Sumut siap melatihnya dalam melaksanakan tugas-tugas kebencanaan,” ujar Riadil.

Riadil turut menghimbau DPRD Kabupaten Tobasa mengusulkan penambahan anggaran BPBD kepada pihak Pemkab. Penambahan anggaran itu menurutnya penting dalam rangka mengedepankan edukasi dan kesiapsiagaan bencana.

“Untuk tahun 2019 mendatang, DPRD perlu menyarankan Pemkab Tobasa agar menambah anggaran untuk BPBD. Hal ini penting agar edukasi dan kesiapsiagaan bencana dapat semakin ditingkatkan kepada masyarakat,” tutupnya.

Keterangan Foto: Kepala BPBD Sumut Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.Si menerima kunjungan Komisi C DPRD Toba Samosir, Jumat (9/11/2018)